SIDOARJO – Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dianggap tidak mampu menepati janji untuk memediasi konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, justru dinilai kurang tegas dalam menghadapi polemik yang menjadi perhatian masyarakat.
Kritik ini muncul setelah Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026 menyatakan komitmennya untuk mempertemukan kedua pimpinan daerah dalam forum resmi. Pernyataan tersebut awalnya dianggap sebagai langkah positif menuju rekonsiliasi.
Namun, janji itu tidak terealisasi secara konkret. Acara yang digelar Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru berbentuk buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Aliansi menilai kegiatan seremonial ini jauh dari tujuan awal yang dijanjikan, yaitu menghadirkan ruang dialog untuk meredakan ketegangan.
Keadaan menjadi lebih jelas ketika hanya Bupati Subandi yang hadir, sementara Wakil Bupati Mimik Idayana absen. Ketidakhadiran ini memperkuat kesan bahwa mediasi DPRD belum berjalan sebagaimana dijanjikan.
Ketua DPRD Abdillah Nasih menegaskan bahwa pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin,” ujarnya kepada perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Pernyataan ini memunculkan kritik karena DPRD dianggap berhenti pada upaya administratif, tanpa inisiatif politik yang lebih konkret untuk mempertemukan kedua pihak.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi pengusung, Warih Andono, menyebut konflik antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai persoalan pribadi. Pernyataan ini memicu reaksi masyarakat yang menilai masalah tersebut berdampak lebih luas.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan personal karena memengaruhi stabilitas pemerintahan.
“Yang kami terima hanyalah undangan buka bersama. Tentu baik, tapi bukan yang dijanjikan publik. Pada 10 Februari, Ketua DPRD menyatakan akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah untuk kepentingan Sidoarjo,” jelas Bramada.
Bramada menambahkan, kehadiran aliansi tetap bertujuan mendorong DPRD agar mengambil langkah nyata memfasilitasi dialog antara kedua pimpinan daerah.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai silaturahmi, tapi fokus kami tetap: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak berlarut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak berlarutnya konflik terhadap kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Kondisi ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog yang serius, efeknya bisa semakin luas pada stabilitas pemerintahan,” tambah Bramada
Kritik serupa disampaikan Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Menurutnya, DPRD seharusnya lebih proaktif menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga kestabilan politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, menyoroti dinamika digital antara pejabat publik.
Kalau masyarakat biasa mungkin tidak masalah. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat berseteru di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tapi juga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Aliansi Laskar Jenggala menegaskan, DPRD perlu mengambil langkah nyata, bukan sekadar pernyataan atau kegiatan seremonial. Mereka berharap DPRD dapat benar-benar memfasilitasi dialog terbuka, sehingga konflik yang menjadi sorotan publik segera menemukan penyelesaian dan stabilitas pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga.