PRINGSEWU skalaberita.i-news.site – Gelombang demonstrasi yang terjadi tiga kali dalam satu bulan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Sekretariat DPRD Pringsewu, Lampung, memiliki tuntutan yang senada dan tidak jauh berbeda dalam setiap aksinya. Gabungan Aliansi Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menegaskan sikap kritis mereka terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah, kamis, 18 Juni 2026.
Dalam setiap aksinya, massa aksi secara tegas menuntut dua hal utama: pertama, transparansi dan efisiensi anggaran daerah. Mereka menilai, alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah belum sepenuhnya terbuka dan tepat sasaran, sehingga berpotensi menyisakan pemborosan yang merugikan keuangan daerah. Massa meminta Pemkab dan DPRD Pringsewu membuka data rinci perencanaan hingga realisasi anggaran agar bisa diawasi publik.
Kedua, massa menyoroti masalah kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah. Mereka menilai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini kurang produktif dan tidak lagi efektif. Salah satu poin yang disorot adalah adanya pejabat yang sudah terlalu lama menjabat di posisi atau instansi yang sama, yang dianggap memicu penurunan kinerja hingga potensi praktik birokrasi yang kaku.
Karena alasan tersebut, para demonstran menyampaikan permintaan keras kepada Bupati Pringsewu untuk segera melakukan perombakan total struktur OPD. Massa menekankan bahwa pergantian dan penataan ulang pejabat sangat diperlukan untuk menyegarkan kinerja birokrasi, meningkatkan produktivitas pelayanan publik, serta mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tempat dalam waktu yang berlebihan.
“Kami tidak bosan turun ke jalan sampai tuntutan ini didengar dan ditindaklanjuti. Transparansi anggaran harus nyata, efisiensi harus dilakukan, dan struktur OPD harus diubah total agar pemerintahan di Pringsewu bekerja lebih baik dan melayani masyarakat dengan benar,” tegas salah satu orator dalam aksinya.
Hingga saat ini, aksi berulang ini menjadi tekanan nyata bagi eksekutif dan legislatif. Masyarakat menunggu langkah konkret dari Bupati dan anggota DPRD terkait tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan tiga kali berturut-turut ini. Pihak kepolisian terus mengamankan setiap aksi guna menjaga suasana tetap kondusif dan damai,pungkasnya.(*)
