*JAKARTA, – DPP Partai Golkar menyampaikan penilaian terhadap Plt Ketua DPD II Golkar Tanggamus H. Toni Eka Candra. Penyampaian itu disampaikan secara lisan ke 3 perwakilan PK Golkar Tanggamus di Jakarta.
Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Zulfikar Arse Sadikin,S.IP, M.Si menegaskan, undangan Rapat Pleno oleh Toni Eka Candra di Kantor Golkar Provinsi Lampung tidak dibenarkan.
Hal itu disampaikan Zulfikar saat menerima kedatangan 3 perwakilan PK Golkar Tanggamus di Kantor DPP, Jumat (13/6/2026). “Menyatakan, bahwa undangan Rapat Pleno yang diundang oleh Ketua PLT DPD II Kabupaten Tanggamus, Bpk. H. Toni Eka Candra, tentang undangan Rapat Pleno di Kantor Golkar Propinsi tersebut tidak dibenarkan,” ujar Zulfikar ke 3 perwakilan PK.
Alasannya, DPD II Tanggamus memiliki sekretariat sendiri. “Karna DPD II Kab. Tanggamus ada kantor Sekretariat Partai Golkar Kab. Tanggamus,” ucapnya.
Ketua DPP Bidang Organisasi Muhamad Yahya Zaini, SH juga menyampaikan secara lisan ke 3 perwakilan PK bahwa pemberhentian 15 PK Golkar Tanggamus oleh Toni tidak sah dan melanggar Juklak-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 Pasal 75.
*DPP: Tugas Plt Hanya Gelar Musda*
Dua penyampaian lisan DPP ini muncul setelah 3 perwakilan PK Golkar Tanggamus melapor ke DPP terkait pemberhentian sepihak jelang Musda. DPP menegaskan tugas Plt hanya melaksanakan Musda, bukan memberhentikan PK dan bukan menggelar Pleno di luar sekretariat DPD II.
“Musda itu hak pilihnya ada di tangan Pimpinan Kecamatan. Tidak ada pergantian PK menjelang Musda,” tegas Yahya Zaini ke perwakilan PK.
Salah satu dari 3 perwakilan PK yang ditemui Suluh Timur Media membenarkan isi penyampaian DPP tersebut. “Iya, kami disampaikan langsung oleh Pak Zulfikar dan Pak Yahya Zaini. Intinya Pleno di provinsi tidak boleh, dan 15 PK tetap sah,” katanya, Jumat (13/6/2026).
Langkah Toni Eka Candra menggelar Pleno di Kantor Golkar Provinsi dinilai sejumlah kader sebagai upaya “mencari legitimasi” karena dinamika internal di Tanggamus.
