Foto ilustrasi by chatgpt
Bojonegoro, Jawa Timur //— Status Jawa Timur sebagai salah satu penopang ekonomi nasional tidak sepenuhnya tercermin dalam kesejahteraan seluruh sektor.
Di balik pertumbuhan industri dan jasa yang relatif stabil, sektor pertanian—yang menjadi fondasi ekonomi pedesaan—masih menghadapi ketimpangan pendapatan yang signifikan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan Jawa Timur dalam Angka 2026 menunjukkan adanya jurang pendapatan antar sektor, khususnya pada pekerja informal. Secara rata-rata, pendapatan pekerja informal di Jawa Timur berada di angka Rp1,63 juta per bulan. Namun, distribusinya tidak merata.
Pekerja di sektor jasa dan industri telah berada pada kisaran Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Sebaliknya, sektor pertanian tertahan di angka Rp1,31 juta—menandakan adanya ketertinggalan struktural yang belum teratasi.
Bojonegoro: Kuat Secara Makro, Lemah di Basis Agraris
Ketimpangan tersebut tampak lebih tajam di tingkat kabupaten. Di Bojonegoro, yang selama ini dikenal sebagai wilayah agraris sekaligus penghasil energi, rata-rata pendapatan pekerja informal tercatat sebesar Rp1,47 juta per bulan.
Namun, angka agregat ini menyamarkan disparitas di dalamnya.
Sektor jasa menjadi penyumbang pendapatan tertinggi dengan Rp1,8 juta per bulan, diikuti industri sebesar Rp1,65 juta. Sementara sektor pertanian—yang menjadi identitas dan tumpuan ekonomi desa—justru mencatat angka terendah, yakni Rp1,10 juta per bulan.
Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran kesejahteraan, di mana aktivitas ekonomi yang menjauh dari sektor primer justru memberikan imbal hasil lebih tinggi.
Tertinggal dari Daerah Sekitar
Jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya, posisi Bojonegoro relatif tertinggal dalam hal pendapatan petani.
Pendapatan pekerja pertanian informal di Tuban tercatat sebesar Rp1,61 juta per bulan, di Lamongan Rp1,58 juta, dan di Ngawi Rp1,35 juta. Bahkan Nganjuk yang secara umum memiliki karakter agraris serupa, masih berada sedikit di atas Bojonegoro dengan Rp1,15 juta.
Selisih hingga setengah juta rupiah dengan daerah seperti Tuban menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak semata terkait sektor pertanian secara umum, melainkan lebih spesifik pada kondisi lokal Bojonegoro.
Indikasi Masalah Struktural
Sejumlah indikator mengarah pada persoalan struktural dalam ekosistem pertanian.
Pertama, keterbatasan akses pasar membuat petani tidak memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga jual. Dalam banyak kasus, hasil panen dijual melalui perantara atau tengkulak, yang memperlemah posisi tawar petani.
Kedua, panjangnya rantai distribusi menyebabkan nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir. Tanpa sistem pemasaran yang efisien atau akses langsung ke pasar, petani hanya menerima sebagian kecil dari harga akhir produk.
Ketiga, biaya produksi yang relatif tinggi—termasuk pupuk, benih, dan tenaga kerja—semakin menekan margin keuntungan.
Ketika harga jual tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, pendapatan petani cenderung stagnan atau bahkan menurun.
Selain itu, minimnya pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) di sektor pertanian membuat produk dijual dalam bentuk mentah, tanpa peningkatan nilai ekonomi yang signifikan.
Dampak Jangka Panjang: Regenerasi Petani Terancam
Rendahnya pendapatan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan sektor pertanian.
Minimnya insentif ekonomi membuat sektor ini semakin kurang menarik bagi generasi muda.
Jika tren ini berlanjut, risiko yang muncul adalah berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian dalam jangka panjang. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas produksi pangan, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada sektor agraris.
Tantangan Kebijakan dan Arah Perbaikan
Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang lebih terarah. Beberapa langkah yang dinilai krusial antara lain:
*memperkuat akses petani ke pasar langsung
*memotong rantai distribusi yang tidak efisien
*meningkatkan dukungan terhadap hilirisasi produk pertanian
*serta menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Tanpa perbaikan menyeluruh, narasi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi berisiko menjadi sekadar jargon.
Di tengah posisinya sebagai lumbung pangan, Bojonegoro menghadapi tantangan mendasar: memastikan bahwa mereka yang memproduksi pangan juga memperoleh kesejahteraan yang layak.(*)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur dalam Angka 2026.
